• Posted by: Novela

Sistem Informasi Pajak BPHTB – Salah satu bentuk investasi yang sering dilakukan yaitu Tanah. Untuk berbisnis jual beli tanah atau bangunan perlu mengetahui BPHTB. Pajak BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan yang ditanggung pembeli sama dengan pajak penghasilan (pph) bagi penjual. Sehingga penjual ataupun pembeli memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

Ketika seseorang melakukan jual beli tanah dan bangunannya tentu harus melaporkan dan membayar bea BPHTB dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi. Perlu mendaftar menjadi wajib pajak dan mendaftarkan objek pajaknya untuk bisa mengurus BPHTB. Selain jual beli tanah atau bangunannya, bagi anda yang mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris, atau jual beli waris perlu juga mengurus BPHTB adapun cara menghitung tarif BPHTB yaitu tarif pajak 5% x dasar pengenaan pajak (NPOP – NPOPTKP) dan besarnya NPOPTKP dimasing-masing wilayah berbeda.

Baca Juga : Proposal Penawaran Aplikasi Sistem BPHTB Online

Berdasarkan Undang-undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melimpahkan kewenangan pajak BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah kota/kabupaten. Mulai tahun 2011 Pemerintah Kota/Kabupaten sepenuhnya mengelola pengenaan pajak BPHTB dan menjadikan Pajak Daerah dan sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

Dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) seperti menyiapkan database PBB, Integrasi secara Host to Host (H2H) dengan Bank Daerah serta BPN.

Tentu saja kebutuhan tersebut harus di implementasikan dalam aplikasi yang dapat melayani BPHTB berupa Sistem Informasi Pajak BPHTB. Adanya sisfo ini diharapkan memberi pelayanan pemungutan pajak BPHTB menjadi lebih maksimal.

Sistem Informasi Pajak BPHTB secara online sehingga memudahkan dalam mengelola data dan pelaporan. Dalam sistem informasi pajak BPHTB online dilengkapi dengan fitur yang lengkap mulai dari pendaftaran wajib pajak/objek pajak, verifikasi lampiran, cetak kode bayar SPTPD, cetak SSPD, hingga memvalidasi data sehingga PPAT/Notaris dapat memberikan laporan ke BPN untuk cek kebenaran data.

Baca Juga : aplikasi e-bphtb online

Sistem informasi pajak BPHTB ini dapat terintegrasi dengan SIMIOP PBB, integrasi secara H2H dengan Bank Daerah atau jenis pembayaran lain dan juga berintegrasi dengan BPN.

Author: Novela

Leave a Reply